unclos. Ketika itu. unclos

8Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Pasal 83 angka 2 UNCLOS 1982 bahkan mengatur bahwa apabila tidak tercapai persetujuan maka harus menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab XV UNCLOS 1982. Demikian disampaikan Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal) Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, saat membuka kegiatan Sosialisasi UNCLOS 1982 TA 2020 secara virtual yang. 2. Bajak laut dalam hukum internasional dikenal dengan piracy, yang diatur dalam United Nations Convention on The Law of The Sea (“UNCLOS”) yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi. Simpan Simpan unclos82-bahasa-indonesia. The coastal itself has to determine the baseline, StateUNCLOS 1982 sangat berpengaruh dalam masalah terakait dengan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura, walaupun pada UNCLOS 1982 tidak terdapat pasal-pasal yang secara signifikan mengatur mengenai reklamasi, namun ada beberapa pasal yang dapat dijadikan acuan oleh Indonesia sebagai pedoman dalam kasus reklamasi tersebut. Dalam Bab IV UNCLOS 1982 Pasal 46 – Pasal 54 secara khusus mengatur tentang Negara-Negara Kepulauan. Of The Sea 1982 (UNCLOS) merupakan suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial. 100% 100% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat. The settlement of this dispute can be carried out, provided it does not cause more significant harm to the people of East Nusa Tenggara, especially the people of Rote Island. the Sea 1982 (UNCLOS) and to build strong relationship with international organizations. Pemerintah Indonesia harus tetap tegas atas klaim pemerintah China atas perairan Natuna. Developing landlocked States in Africa and Central Asia should also ratify or accede to UNCLOS, as Part X of UNCLOS dealing with access to and from the sea and freedom of transit provides the. Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain. However, maritime delimitation disputes reveal that these provisions hardly occupy the central place they are expected to. , LL. UNCLOS Pasal 87 mengatur bahwa: “laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai atau negara tidak berpantai. UNCLOS menggantikan konsep 'kebebasan laut' yang lebih tua dan lebih lemah, yang berasal dari abad ke-17: hak-hak nasional terbatas pada sabuk air tertentu yang membentang dari garis pantai suatu negara, biasanya tiga mil laut, menurut aturan 'meriam' yang dikembangkan. Pada ketentuan tersebut diaturKetiga, berdasarkan UNCLOS 1982 Indonesia tidak memiliki overlapping claim dengan Tiongkok sehingga berpendapat tidak relevan adanya dialog apapun tentang delimitasi batas maritim. BEIJING - Pemerintah China menyentil Amerika Serikat (AS) yang kerap mengkampanyekan kebebasan bernavigasi saat berlayar di Laut China Selatan. Era tahun 1960-an hingga 1980-an menyaksikan pertumbuhan negara-negara industri. Simpan Simpan UNCLOS 1982 Terjemahan Untuk Nanti. Mencegah pelanggaran kepabeanan, bea cukai, fiskal, imigrasi atau ruang bagi karantina barang-barang tertentu yang akan masuk. Use of terms. Bagi Indonesia, UNCLOS merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa, karena usulan Indonesia mengenai negara. UNCLOS terdiri dari 17 Bab dan 9 Lampiran, dimana pada UNCLOS tersebut mengatur mengenai Laut Teritorial, Zona Tambahan, Negara Kepulauan, ZEE, Landas Kontinen,. 7 South China Sea Arbitration (Philippines v China) (Award) (UNCLOS Arbitral Tribunal, Case No 2013-19, 12 July 2016) (‘Merits Award'). Ketentuan utama dalam Konvensi Hukum Laut yang berkaitan dengan ZEE terdapat dalam bagian ke-5 konvensi tersebut. Simpan Simpan UNCLOS-1982 Untuk Nanti. The convention is sometimes referred to as the Law of the Sea Convention or the Law of the Sea treaty. . Dokumen UNCLOS 1982 yang mendasari pencemaran laut dapat dibaca pada artikel 207-212 (UNCLOS 1982_English version) dan (UNCLOS 1982_Bahasa Indonesia Version) Kegiatan penanggulangan pencemaran di Direktorat P4K dibagi menjadi empat kegiatan yakni: Sampah Laut (marine debris) klik disini; Tumpahan Minyak (oil spill) klik disini;. S. UNCLOS 1982 membagi laut dalam tiga bagian, yaitu: Pertama, laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya (yaitu laut teritorial, laut pedalaman); Kedua, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya namun negara tersebut memiliki hak-hak dan yurisdiksi terhadap aktifitas tertentu (yaitu zona tambahan, zona ekonomi. Secara hukum, penetapan Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim tertuang pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang disebut Prinsip Negara Kepulauan (Archipelagic State Principle). Workshop to discuss implementation of paragraphs 113, 117 and 119 to 124 of resolution 64/72 and paragraphs 121, 126, 129, 130 and 132 to 134 of resolution 66/68, addressing the impacts of bottom. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1982 untuk mengatur masalah kelautan telah menghasilkan Konvensi Hukum. Proyek Pembangunan Pantai dan PengelolaUNCLOS. ANALISA PELANGGARAN CINA TERHADAP UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF SEA (UNCLOS) DALAM KASUS SENGKETA DI KEPULAUAN SPRATLY (1996-2014) Analysis of China’s Violation on United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS) in Spratly Island Dispute Case (1996-2014) P. Unclos 1982 yaitu aturan-aturan,dan pedoman mengenai segala . Pasal 33 dari UNCLOS menyatakan bahwa daerah yang berbatasan langsung antara laut wilayah dan laut lepas dapat diklaim menjadi zona tambahan bagi negara pantai untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut: 1. Unless things change, there will be profound impacts to life in the oceans, to global weather systems, and for the more than three billion. Ambiguitas ini telah mengarah pada. Hal. UNCLOS 1982 lebih jauh berbicara soal hukum internasional, mahkamah internasional, dan penyelesaian yang adil. 83% (12) 83% menganggap dokumen ini bermanfaat (12 suara) 12K tayangan 236 halaman. This paper examines the issue of undelimited maritime areas where involved the Article 74(3) and Article 83(3) of UNCLOS and of vital importance in that it provides for stable and long-lasting relations among States. Deklarasi Djuanda yang. Pasal 207 UNCLOS 1982 mendefinisikan LBSP sebagai aktivitas-aktivitas manusia di darat yang menyebabkan pencemaran laut melalui sungai, pesisir, jalur pipa, dan struktur pembuangan. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis. Erza Killian1, Aswin Ariyanto. There are as many as 80 countries whose borders have the potential to be expanded under Article 76 of the United Nations Convention on the Law of the Sea. Menurut Unclos 1982 dan Penerapannya Dalam Hukum Indonesia narikan garis pangkal. B. Berupaya keras UNCLOS 1982 secara efektif. UNCLOS mengatur secara lengkap dan menyeluruh segala hal mengenai laut. Terdiri atas 21 pasal, dari pasal 55 hingga pasal 75. Sustainable Development Knowledge Platform. 该公约为保护和利用世界海洋的生物和非生物资源提供了国际法基础。. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) mendefinisikan hak dan. Hukum Internasional 2. Sejarah UNCLOS. Selanjutnya, Gulardi membantah pernyataan pihak tertentu yang menuding Indonesia belum menjalankan kewajiban total allowable catch atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan sesuai Pasal 62 UNCLOS. 1. bab iii selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. 5 Untuk hak lintas damai yang berhubungan dengan aturan atas kapal-JAKARTA - Indonesia ingin melihat kawasan Laut China Selatan (LCS) damai dan stabil, di mana prinsip-prinsip internasional yang diakui secara internasional ditegakkan termasuk UNCLOS 1982. Semua Berita; Berita; Foto; detikFinance Kamis, 06 Feb 2020 21:45 WIB Yasonna-Luhut Rapat Bahas Aturan Zona Laut, Apa Hasilnya? Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melakukan rapat kerja bersama dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar. Anda di halaman 1 dari 207. Pertama, bagaimana UNCLOS 1982. Negara pantai tidak hanya dapat melakukan eksploitasi di laut teritorialnya saja, namun juga di luar laut teritorialnya, salah satunya ialah landas kontinennya. Intisari-Online. Caledonian Sky according to international law in accordance with UNCLOS 1982 article 194 paragraphs (1) and (2) concerning measures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment. 45 tahun 2009. Ismail Sabri. Dua hal tersebut telah muncul secara efektif pada saat UNCLOS dimulai, dan sebuah konsep baru yang disebut ZEE telah dimulai. The United Nations Convention on the Law of the Sea, often referred to by the English acronym UNCLOS, is a multilateral treaty concluded under the auspices of the United Nations and resulted from the third United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS III), which took place between 1973 and 1982. Munculnya pengakuan tersebut termasuk. Sementara penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan berbendera Tiongkok di Laut Natuna Utara adalah sebuah pelanggaran yang terjadi di Wilayah ZEEI (di luar 12 nautical mile laut teritorial) dan tidak. Bajak laut harus menggunakan sebuah kapal untuk menyerang kapal lain. Konvensi ini mulai. Selanjutnya UNCLOS merumuskan peraturan perundang-undangan tentang hak-hak navigasi internasional dan membahas hak-hak perlindungan maritim antar bangsa. UNCLOS 1982 membawa konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yaitu adanya amanat yang harus dilaksanakan berupa hak-hak dan kewajiban dalam pengelolaan wilayah kelautan Indonesia berdasarkan hukum internasional. The Law of the Sea Convention defines the rights and responsibilities of states in. Pembagian wilayah laut Indonesia menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS) terpilah menjadi 3 kategori. The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), which China helped codify and then ratified in 1996, defines EEZs as generally extending. UNCLOS is a multilateral treaty that defines and codifies the standards and principles of international maritime law, and creates the International Court of the Law of the Sea. BAB 2 DASAR TEORI 2. c. Bagikan. Salah satu contoh dari permasalahan yang muncul terkait ketiadaan pengaturan karakteristik tradisional dari hak penangkapan ikan secara tradisional adalah aplikasi dari hak penangkapan ikan secara tradisional antara Australia danUndang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Indoneis juga menolak istilah ‘relevant waters’ yang diklaim. I. - 7 - 目 录(续) 第一 一条 海盗行为的定义 第一 二条 军舰、政府船舶或政府飞机由于其船员或机组成员发生叛变而 Introduction. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yuri-dis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada peluang hukum yang diberikan oleh keten-tuan-ketentuan UNCLOS dan hukum positif Indo-nesia untuk mengupayakan pembukaan kembali ekspor pasir laut ke Singapura. Also referred to as “The Law of the Sea Convention,” UNCLOS is an international convention that sets out the legal framework for the seas and the oceans by defining the rights and obligations of States Parties with respect to the maritime environment. Secara umum prinsip sea-bed yang dituangkan dalam Bab XI UNCLOS 1982. Pembahasan. Dijelaskan dalam pasal 8 UNCLOS, Rezim perairan dalam dikenal dengan perairan nasional atau interior merupakan perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal yang digunakan untuk mengkur laut teritorial. It should not be forgotten that an intense treaty-making activity was in progress at IMO well before the Third United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS III) started its deliberations in 1973; by the end of these deliberations in 1982 when UNCLOS was adopted, most of the main IMO treaties (SOLAS, MARPOL, STCW) had been adopted and some of them were uncontestedly considered as. Retention or loss of the nationality of a pirate ship or aircraft. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan dan pelestarian di lingkungan laut Indonesia menurut UNCLOS 1982 dan bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan laut menurut hukum positif Indonesia. Berdasarkan UNCLOS, RI Dinilai Berhak Tangkap Kapal China yang Masuk ZEE. Prinsip FoN diterapkan menjadi “Hak Lintas” pada seluruh rezim laut yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982. Pembuatan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang diwajibkan oleh UNCLOS 1982 tersebut harus diikuti dengan penegakan hukumnya. Bandung. Salah satu dokumen ICAO yang dimuatINDONESIA DAN UU LANDAS KONTINEN BERLANDASKAN UNCLOS 1982. In general, the UNCLOS defines the rights and responsibilities of nations with respect to their use of the world’s. The US believes that under Article 53 of UNCLOS, if a state has not yet designated ASLs, foreign ships can use the route normally used for international navigation under the regime of ASLs passage. UNCLOS. Sementara itu, negara maju seperti Amerika Serikat pada kenyataannya belum meratifikasi Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982), padahal negara lain sudah banyak yang meretifikasi, sehingga bila Amerika Serikat melintas perairan dan wilayah udara nasional Indonesia masih berpedoman kepada aturan-aturan yang lama,. The Convention has created three new institutions on the international scene: The International Tribunal for the Law of the Sea. The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Convention and to. Kemudian jarak antarpulau yang dapat dihubungkan dengan garis pangkal untuk menyatukan wilayah negara tidak boleh lebih dari 100 mil, dengan. 4. Maka itu, suatu pemerintahan tidak merepresentasikan negara jika tidak memiliki. Pasalnya, UNCLOS yang merupakan Hukum Laut 1982 memuat pengakuan atas archipelago state (negara kepulauan). Ketetapan dalam UNCLOS menyatakan negara pesisir (yang memiliki pantai) menjalankan kedaulatan laut teritorialnya tidak boleh melebihi lebar 12 mil. Undang - Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Seizure of a pirate ship orKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (bahasa Inggris: United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari. Sebagaimana diatur dalam. hand, UNCLOS 1982 also requires countries to protect (protect and conserve) the environment and natural resources from exploitation that is not environmentally friendly. Marlin Booking - Kesepakatan III PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) membagi laut dalam 3 bagian. Adapun konsep hak lintas damai sebagaimana yang. Argumen Tiongkok yang selalu menekankan bahwa AS bukan negara pihak pada UNCLOS tidak terlalu relevan untuk. b. Pembahasannya memfokuskan pada masalah lebar laut teritorial dan sumber daya perikanan, karena dalam penetapan batas laut teritorial mempunyai dampak langsung terhadap negara-negara yang telah melakukan penangkapan ikan di perairan lepas. The peaceful settlement of disputes chosen by the disputing parties can be carried out, as stipulated in Chapter XV Article 279-293 of UNCLOS 1982. UNCLOS sets out much of the legal framework within which activities in the oceans and seas are carried out. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelanggaran Cina terhadap UNCLOS dalam kasus sengketa di kepulauan Spratly. Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS 1982) telah disepakati oleh kurang lebih 130 negara, termasuk Indonesia. 해양법에 관한 유엔 협약 ( 영어: United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS )은 제3차 해양법에 관한 유엔 회의 (UNCLOS-III, 1973년 ~ 1982년 )의 결과 1982년 채택된 국제 협약이다. Pada ketentuan tersebut diatur47 ayat (6) UNCLOS 1982 maupun dalam pengaturan aplikatif yang ada dalam Pasal 51 UNCLOS 1982. S. As an international law of the sea, UNCLOS came into operation and became effective on 16 th November 1982, which defines maritime zones. A potential problem arose because almost all of the countries that ratified or acceded to UNCLOS from 1982 to 1990 were developing countries. Apa sebenarnya UNCLOS itu? Ini adalah singkatan dari United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS), yang sering disebut Konvensi PBB. Fish Stocks Agreement, which unclos 당사국은 서면선언을 통해 국제사법재판소, 국제해양법재판소, 중재재판소, 특별중재법원 중 1개의 분쟁해결 수단을 자유로이 선택할 수 있다. UNCLOS Jamaika 1982 Tentang Hukum Laut Internasional. com - UNCLOS (United Nation Convention of Law of the Sea), yang kita kenal juga sebagai Konvensi PBB 1982 merupakan konvensi yang ditandatangani lebih dari 100 negara. UNCLOS 1982 ini dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing dan melaksa-nakannya secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab. Cina sebetulnya telah meratifikasi UNCLOS yang diakui secara global sebagai dasar penentuan wilayah kedaulatan negara di laut. The main objectives of UNCLOS are: Facilitation of international communication, United Nations Convention on the Law of the Sea. Cara Mengukur Lebar Laut TeritorialKonflik Laut China Selatan tak cukup diselesaikan pakai perjanjian. Namun China berpendapat bahwa Nine Dash Line muncul dalam tatanan dunia baru setelah Perang Dunia Kedua dan muncul jauh sebelum UNCLOS 1982. Yoshifumi Tanaka dalam bukunya The International Law of the Sea merangkum hak berdaulat negara pantai sebagaimana dimaksud dalam UNCLOS:. Kedua, Luar Laut Wilayah, yang terdiri atas (a) ZEE, (b) Landas Kontinen, (c) Laut lepas atau high seas. Definisi. States Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention by peaceful means in accordance with Article 2. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dari itu penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut, Bagaimanakah Implementasi UNCLOS 1982 Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Tanjung Pinang) dan Bagaimanakah Kendala dan Solusi Terhadap Pencemaran. Cetak. Indonesia. Hal ini merupakan respon atas Ordonansi 1939 yang dianggap tidak menguntungkan bagi Indonesia yang berbentuk kepulauan. UNCLOS 1982 adalah singkatan dari United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. It entered into force on 14 November 1994 and is presently binding for 154 States, as well as the European Community (as of 24 July 2008). Sekitar tahun 1976 ide dari ZEE diterima dengan antusias oleh sebagian besar anggota UNCLOS,. Delimitasi dimaksudkan untuk membagi zona maritim antara negara-negara yang bertetangga, baik yang berseberangan maupun bersebelahan. The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS or the Convention), Footnote 1 commonly referred to as “the Constitution for the Ocean,” “seeks to govern all aspects of the resources and uses of the oceans. bab iv negara-negara kepulauan. Unsustainable exploitation, pollution and the climate crisis threaten marine species and ecosystems around the world. Download (980kB) | Preview. Kini UNCLOS telah berjalan selama 34 tahun, setiap negara harus selalu melakukan evaluasi kebijakan dalam rangka memenuhi amanat seperti yang telah dicantumkan dalam UNCLOS. Sources of Treaties and International Agreements VI. 由於 英語 中的“Convention”同指「會議」與「公約」，所以此一詞彙可以同指該. Law of the Sea Conferences V. Dalam pengaturan nasional Indonesia telah terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang merupakan tindak lanjut pengesahan UNCLOS. Maritime delimitation is very vital to clarify the maritime region of a nation. Indonesia termasuk negara kepulauan yang telah mengakomodir ketentuan Pasal 50 UNCLOS pada ketentuan nasionalnya, tetapi belum mengimplementasikannya. . Perairan Kepulauan berada di bawah kedaulatan negara kepulauan yang bersangkutan. 1. 1 Pembagian Wilayah Laut Dalam UNCLOS 1982 disebutkan adanya 6 (enam) wilayah laut yang diakui dan ditentukan dari suatu garis pangkal yaitu : 1. SECTION 1. About UNCLOS. 257. Kedua adalah. It is also known as Law of the Sea. Indonesia adalah salah satu negara yang turut serta dalam UNCLOS 1982. The application of 3 n. 1 TEXT: CTC-Arabic; CTC-Chinese; CTC-English; CTC. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan. MALANG, FHUB – Dhiana Puspitawati, S. Secara garis besar, zona maritim di dalam UNCLOS 1982 dapat dikelompokkan menjadi: Pertama, Laut Wilayah, yang terdiri dari laut teritorial dan laut kepulauan. Introduction. 1. The flag State of a ship or the State of registry of an aircraft entitled to sovereign immunity which acts in a manner contrary to such laws and regulations or other provisions of this Part shall bear international responsibility for any loss or damage which results to States bordering straits. Kata Kunci: Illegal Fishing, Laut Natuna Utara, Nelayan Tiongkok,. On its way cruising at 20. Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut ( bahasa Inggris: International Tribunal for the Law of the Sea, disingkat ITLOS) adalah pengadilan internasional yang dibentuk oleh. UNCLOS 1982 antara lain ”di antara pulau-pulau Indonesia tidak ada laut bebas, dan sebagai Negara Kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal (base lines) dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar”. Penampakan kapal coast guard China masuki wilayah Natuna. Penelitian ini bertujuan menganalisis hak dan kewajiban negara dalam mengimplementasikan Konvensi Hukum Laut (Unclos) 1982 yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on The Law of The Sea , dan menganalisis kebijakan kelautan. Lihat. Kepulauan Spratly diperebutkan oleh enam negara yaitu Cina, Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kebebasan laut lepas itu meliputi, inter alia, baik untuk negaraImplementasi Ketentuan Pasal 50 UNCLOS Di Wilayah Negara Kepulauan (Sigit Sutadi Nugroho) 295 Volume 8, Nomor 2, Agustus 2019 Filipina.